Rully Desthian Pahlephi Rully Desthian Pahlephi, 20. Senang menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan. Menggemari cukup banyak hal: politik, sejarah, olahraga, psikologi. Hobinya bermain basket, sepak bola, memainkan alat musik, dan menonton film. Saat ini sedang berusaha untuk menjadi seorang jurnalis di media besar atau bahkan menciptakan media saya sendiri.

Yuk, Ketahui Perbedaan UMR, UMP, dan UMK!

2 min read

Perbedaan UMP, UMR, UMK

Dalam penetapan sistem pengupahan, Indonesia memiliki beberapa skema. Sistem pengupahan ini akan memengaruhi besaran upah yang diterima para pekerja di suatu perusahaan. Pemberlakuan sistem ini bertujuan agar para pengusaha memberikan bayaran yang layak dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada karyawan yang bekerja untuk perusahaannya. Masyarakat mengenal sistem ini dengan sebutan UMR.

Bulan November 2021 lalu, pemerintah daerah sudah mengumumkan besaran UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten/kota) yang berlaku untuk tahun 2022. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengumumkan besaran upah minimum pada akhir tahun yang akan berlaku pada tahun berikutnya.

Penetapan upah minimum itu merupakan hasil dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang turun melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Besaran bayaran untuk karyawan berbeda-beda di tiap daerahnya. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah melakukan penyesuaian upah minimum dengan harga kebutuhan barang-barang pokok, standar kelayakan hidup, tingkat inflasi, pendapatan rata-rata daerah, dan variabel lain yang memengaruhi ekonomi masyarakat.

UMR, UMP, dan UMK menjadi bahan perbincangan, terutama bagi mereka yang merupakan kelas karyawan. Hal itu wajar terjadi karena setiap pekerja perlu untuk memastikan apakah haknya sudah terpenuhi atau belum dan apakah mereka akan mendapatkan upah yang sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

Namun, istilah UMP dan UMK agak terdengar asing di telinga masyarakat. Kebanyakan orang lebih mengenal istilah UMR saat berbicara mengenai upah minimum. Nah, dalam artikel ini, MySkill.id akan membahas ketiga istilah tersebut supaya kamu mengetahui perbedaannya. Simak penjelasan di bawah ini, ya!

1. Upah Minimum Regional (UMR)

Istilah UMR diganti dengan UMP dan UMK
Istilah UMR sudah tidak dipakai

Jika kita membandingkan semua istilah sistem pengupahan yang ada, UMR adalah terma yang paling akrab dengan masyarakat. Namun, sebenarnya istilah ini sudah tidak berlaku secara hukum, lo!

Pemerintah mengatur penerapan UMR dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Dalam peraturan ini, sistem pengupahan terbagi menjadi dua, yaitu UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II.

Setelah mendapat revisi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah tersebut sudah tidak berlaku lagi. UMR Tingkat I berubah menjadi upah minimum provinsi (UMP), sedangkan UMR Tingkat II berubah menjadi upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Jadi, jika kita merujuk pada hukum perundang-undangan saat ini. UMR bukanlah istilah yang sesuai, yang tepat adalah UMP dan UMK. Namun, pada kenyataanya, istilah UMR tetap populer di masyarakat ketika berbicara tentang bayaran minimum.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP berlaku untuk kabupaten/kota dalam provinsi
Besaran UMP setiap provinsi berbeda-beda

UMP merupakan upah minimum suatu provinsi yang berlaku bagi seluruh kabupaten/kota yang di dalam provinsi tersebut. Semua pelaku industri dan pengusaha wajib mengikuti ketentuan ini dan memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan daerah tempat perusahaannya berada.

Besaran UMP masing-masing provinsi berbeda-beda, tergantung dari persebaran industri dan variabel lain, seperti biaya hidup dasar dan laju inflasi. Biasanya, daerah yang memiliki industri dan biaya hidup yang besar memiliki UMP yang lebih tinggi.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi dari Kompas mengenai besaran UMP tahun 2022 yang telah diumumkan pada bulan November lalu, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah penerima UMP tertinggi dengan Rp4.452.724, sementara Jawa Tengah merupakan provinsi dengan UMP terendah, yaitu Rp1.813.011.

Baca juga: Berapa Gaji Karyawan Start-up? Berikut Ini Kisarannya!

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Besaran UMK tergantung kabupaten/kota
UMK berlaku untuk kabupaten/kota

UMK merupakan besaran upah minimum yang berlaku dalam satu kabupaten/kota yang gubernur tetapkan. Berarti, dalam satu provinsi yang sama bisa terdapat perbedaan upah.

Dalam menetapkan UMK, gubernur mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. Biasanya disesuaikan dengan industri, harga kebutuhan pokok, dan tingkat inflasi setiap kabupaten/kota. Besarnya UMK juga harus setara atau di atas UMP. Misalnya, UMK Kota Garut dan Kabupaten Bandung harus setara atau lebih tinggi dari UMP Jawa Barat.

Itulah pemaparan tentang perbedaan UMR, UMP, dan UMK dari MySkill.id. Meskipun istilah yang lebih populer pada masyarakat adalah UMR, tetapi yang berlaku sesuai aturan undang-undang adalah UMP dan UMK. Bagi kamu yang bekerja untuk suatu perusahaan, cobalah mengecek UMP dan UMK daerahmu masing-masing. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah menjadi hakmu sebagai pekerja.

Nah, untuk kamu yang tengah bersiap untuk melamar kerja, MySkill.id memiliki kelas Membuat CV yang Impresif dan Sukses Menghadapi Wawancara Kerja dengan harga yang terjangkau, lo! Ayo, jangan sampai ketinggalan!

Baca juga: Fresh Graduates! 5 Perusahaan Ini Tawarkan Gaji Tinggi

Editor: Wahda Nur Lestari

Rully Desthian Pahlephi Rully Desthian Pahlephi, 20. Senang menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan. Menggemari cukup banyak hal: politik, sejarah, olahraga, psikologi. Hobinya bermain basket, sepak bola, memainkan alat musik, dan menonton film. Saat ini sedang berusaha untuk menjadi seorang jurnalis di media besar atau bahkan menciptakan media saya sendiri.