Kenali Berbagai Wajib Pajak dan Cara Hitung PPh 21 Karyawan

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap individu yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang telah ditetapkan.

Kewajiban perpajakan bagi WPOP mencakup berbagai bentuk penghasilan, antara lain gaji, honorarium, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mau jadi HRD? Simak panduan lengkap Human Resource Development di sini.

Beberapa kategori penting dalam WPOP adalah:

  1. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN): Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia.
  2. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN): Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pengertian Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Wajib Pajak Badan dapat berupa perusahaan, organisasi, atau badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Jenis-jenis Wajib Pajak Badan meliputi:

  1. Perseroan Terbatas (PT): Badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham.
  2. Persekutuan Komanditer (CV): Badan usaha yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif.
  3. Firma: Badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan satu nama bersama.
  4. Koperasi: Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan asas kekeluargaan.
  5. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD): Badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara atau daerah.

Tertarik jadi Graphic Designer? Baca Graphic Designer di sini.

Elemen dalam Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Elemen-elemen dalam potongan PPh 21 mencakup:

  1. Penghasilan Bruto: Jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima oleh karyawan sebelum dikurangi biaya-biaya atau tunjangan.
  2. Biaya Jabatan: Pengurangan atas penghasilan bruto yang diberikan kepada pegawai tetap sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal tertentu.
  3. Iuran Pensiun dan Iuran THT/JHT: Iuran yang dibayarkan oleh karyawan untuk dana pensiun yang diakui pemerintah dapat mengurangi penghasilan bruto.
  4. Penghasilan Neto: Penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.
  5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP diatur oleh peraturan pemerintah.
  6. Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan neto setelah dikurangi PTKP. Ini adalah jumlah yang menjadi dasar pengenaan PPh 21.
  7. Tarif Pajak: Tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan.

Penghasilan Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah bagian dari penghasilan seseorang atau badan yang menjadi dasar penghitungan pajak setelah dikurangi dengan pengurangan yang diizinkan seperti PTKP atau biaya-biaya lainnya. PKP dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh penghasilan kena pajak meliputi:

  • Gaji, upah, honorarium, dan tunjangan.
  • Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.
  • Penghasilan dari usaha perdagangan dan industri.
  • Penghasilan dari sewa dan royalti.
  • Penghasilan dari keuntungan modal (capital gains).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. PTKP ditetapkan berdasarkan status wajib pajak (lajang, menikah, memiliki tanggungan) dan jumlah tanggungan keluarga.

Besaran PTKP terbaru berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin: Rp 54.000.000 per tahun.
  • Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin: Rp 4.500.000 per tahun.
  • Tambahan untuk setiap tanggungan: Rp 4.500.000 per tahun (maksimal 3 orang).

Cara Menghitung PPh 21 Karyawan

Menghitung PPh 21 karyawan melibatkan beberapa langkah penting:

  1. Hitung Penghasilan Bruto: Total seluruh penghasilan yang diterima karyawan.
  2. Kurangi dengan Biaya Jabatan: Biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal tertentu.
  3. Kurangi dengan Iuran Pensiun/THT: Iuran yang diakui oleh pemerintah yang dibayarkan oleh karyawan.
  4. Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun.
  5. Kurangi dengan PTKP: Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP sesuai status dan tanggungan.
  6. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Hasil dari penghasilan neto setelah dikurangi PTKP.
  7. Terapkan Tarif Pajak: Gunakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan PKP.

Contoh perhitungan:

  • Gaji Bruto: Rp 10.000.000 per bulan
  • Biaya Jabatan: 5% dari Rp 10.000.000 = Rp 500.000
  • Iuran Pensiun: Rp 200.000
  • Penghasilan Neto: Rp 10.000.000 – Rp 500.000 – Rp 200.000 = Rp 9.300.000
  • PTKP: Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan
  • PKP: Rp 9.300.000 – Rp 4.500.000 = Rp 4.800.000
  • Tarif Pajak: Sesuai tarif progresif yang berlaku

Metode Nett

Metode Nett dalam penghitungan PPh 21 adalah metode di mana pajak penghasilan yang harus dibayar oleh karyawan dihitung dari penghasilan setelah dikurangi dengan seluruh biaya dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Artinya, pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima karyawan. Dalam metode ini, perusahaan menghitung pajak dengan dasar bahwa penghasilan karyawan sudah dalam kondisi bersih setelah dipotong pajak.

Mau jadi Akuntan, Pajak atau Auditor? Baca panduan lengkap Akuntansi, Pajak dan Audit di sini.

Metode Gross

Metode Gross adalah metode di mana pajak penghasilan dihitung dari total penghasilan bruto tanpa pengurangan apapun. Dalam metode ini, seluruh penghasilan yang diterima karyawan sebelum dipotong biaya apapun dianggap sebagai dasar pengenaan pajak. Pajak yang dihitung kemudian dipotong dari penghasilan bruto karyawan, sehingga penghasilan bersih yang diterima karyawan adalah setelah dipotong pajak.

Contoh perhitungan dengan metode gross:

  • Gaji Bruto: Rp 10.000.000 per bulan
  • PTKP: Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan
  • PKP: Rp 10.000.000 – Rp 4.500.000 = Rp 5.500.000
  • Tarif Pajak: Sesuai tarif progresif yang berlaku

Dengan kedua metode ini, perusahaan memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana pajak dihitung dan dipotong dari penghasilan karyawan, sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mari terus belajar dan kembangkan skill di MySkill