Mempelajari Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di Indonesia

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha serta antara pekerja dengan negara. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pekerja, kondisi kerja, perlindungan hak pekerja, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan utama dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja.

Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah interaksi antara tiga pihak utama dalam dunia kerja: pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan ini mencakup segala bentuk interaksi dan komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kondisi kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Hubungan industrial bertujuan untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam hubungan kerja, serta memastikan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha pengusaha.

Mau jadi HRD? Simak panduan lengkap Human Resource Development di sini.

Berbagai Peran dalam Hubungan Industrial

1. Peran Pekerja

Pekerja adalah individu yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Dalam hubungan industrial, pekerja memiliki peran penting sebagai pelaksana tugas dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Mereka juga memiliki hak untuk:

  • Mendapatkan upah yang layak: Pekerja berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja.
  • Bekerja dalam kondisi yang aman: Pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
  • Mendapatkan jaminan sosial: Pekerja berhak atas jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan lainnya.
  • Menjadi anggota serikat pekerja: Pekerja memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan mereka.

2. Peran Pengusaha

Pengusaha adalah pihak yang mempekerjakan pekerja dengan memberikan upah sebagai imbalan. Dalam hubungan industrial, pengusaha memiliki tanggung jawab untuk:

  • Memenuhi hak pekerja: Pengusaha harus memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perjanjian kerja.
  • Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif: Pengusaha bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja.
  • Membina hubungan yang harmonis: Pengusaha harus menjalin komunikasi yang baik dengan pekerja dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis.
  • Mematuhi peraturan ketenagakerjaan: Pengusaha wajib mematuhi seluruh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

3. Peran Pemerintah

Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pengawas dalam hubungan industrial. Peran pemerintah meliputi:

  • Membuat kebijakan dan regulasi: Pemerintah membuat kebijakan dan peraturan yang mengatur hubungan kerja, kondisi kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja.
  • Mengawasi pelaksanaan regulasi: Pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di lapangan.
  • Menjadi mediator dalam perselisihan: Pemerintah dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.
  • Memberikan sanksi: Pemerintah berwenang memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan ketenagakerjaan.

Mau jadi Product Manager? Baca panduan lengkap Product Manager berikut.

Prinsip Hubungan Industrial

Prinsip hubungan industrial yang baik di Indonesia meliputi:

1. Prinsip Keadilan

Setiap pihak dalam hubungan kerja harus diperlakukan secara adil. Pekerja harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya, dan pengusaha harus mendapatkan kinerja yang optimal dari pekerja.

2. Prinsip Kesetaraan

Dalam hubungan industrial, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan harus dijaga.

3. Prinsip Kerjasama

Pekerja dan pengusaha harus bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha. Kerjasama yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja.

4. Prinsip Partisipasi

Pekerja harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kondisi kerja mereka. Partisipasi aktif pekerja akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Sarana Pendukung Hubungan Industrial

Beberapa sarana yang mendukung hubungan industrial di Indonesia meliputi:

1. Serikat Pekerja

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak serta kepentingan mereka. Serikat pekerja berperan dalam:

  • Negosiasi perjanjian kerja bersama: Serikat pekerja melakukan negosiasi dengan pengusaha untuk merumuskan perjanjian kerja bersama yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
  • Advokasi dan pendampingan hukum: Serikat pekerja memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada anggotanya dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan.
  • Penyelesaian perselisihan: Serikat pekerja berperan dalam mediasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Asosiasi Pengusaha

Asosiasi pengusaha adalah organisasi yang dibentuk oleh para pengusaha untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam hubungan industrial. Asosiasi pengusaha berperan dalam:

  • Negosiasi dengan serikat pekerja: Asosiasi pengusaha dapat berperan sebagai perwakilan pengusaha dalam negosiasi dengan serikat pekerja.
  • Advokasi kebijakan: Asosiasi pengusaha melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
  • Pembinaan dan pelatihan: Asosiasi pengusaha memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggotanya dalam hal manajemen hubungan industrial.

3. Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit

  • Lembaga kerja sama bipartit: Lembaga ini terdiri dari perwakilan pekerja dan pengusaha di suatu perusahaan yang bertugas membina hubungan kerja yang harmonis dan produktif.
  • Lembaga kerja sama tripartit: Lembaga ini melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Tujuannya adalah untuk membahas dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan serta merumuskan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Mau jadi Sales atau Business Development? Baca panduan lengkap Sales & Business Development berikut.

Peraturan Perundang-Undangan (PP), Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dan Perjanjian Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

1. Peraturan Perundang-Undangan (PP)

PP dalam konteks ketenagakerjaan merujuk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti:

  • PP Nomor 35 Tahun 2021: Mengatur perjanjian kerja, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja.
  • PP Nomor 36 Tahun 2021: Mengatur pengupahan.
  • PP Nomor 37 Tahun 2021: Mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan.

Peraturan-peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja serta meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

2. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

KKB adalah perjanjian yang dirundingkan secara kolektif antara serikat pekerja dengan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. KKB biasanya mencakup:

  • Upah dan tunjangan: Menetapkan besaran upah dan tunjangan yang diterima pekerja.
  • Jam kerja dan lembur: Mengatur waktu kerja normal dan ketentuan mengenai lembur.
  • Fasilitas dan jaminan sosial: Menetapkan fasilitas yang disediakan oleh pengusaha serta jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja.
  • Mekanisme penyelesaian perselisihan: Mengatur prosedur penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

3. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja di Indonesia dibagi menjadi dua jenis:

  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT biasanya diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman.
  • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT): Perjanjian kerja yang tidak membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian. PKWTT diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Kesimpulan

Hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Melalui peraturan yang komprehensif dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif, diharapkan hubungan kerja dapat berjalan harmonis dan produktif. Semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kondisi kerja yang adil dan aman.

Dengan memahami prinsip-prinsip, peran, dan sarana pendukung hubungan industrial, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kerja, diharapkan para pelaku industri dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik, sehingga tercipta hubungan kerja yang kondusif, adil, dan produktif.

Mari terus belajar dan kembangkan skill di MySkill