Pasal dari Pajak penghasilan PPh23 yang perlu Diketahui

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk bunga, royalti, sewa, hadiah, atau pembayaran lainnya kepada pihak tertentu. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Pajak Penghasilan Pasal 23:

  1. Objek Pajak:
    • Objek pajak Pasal 23 adalah penghasilan yang diterima dalam bentuk bunga, royalti, sewa, hadiah, atau pembayaran lainnya yang diterima oleh pihak tertentu. Contoh objek pajak Pasal 23 adalah bunga deposito bank, royalti atas penggunaan hak cipta, sewa gedung atau tanah, dan hadiah atau bonus yang diterima oleh karyawan.
  2. Subjek Pajak:
    • Subjek pajak Pasal 23 adalah pihak yang membayar penghasilan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, subjek pajak adalah pihak yang membayar bunga, royalti, sewa, hadiah, atau pembayaran lainnya kepada pihak penerima penghasilan.
  3. Tarif Pajak:
    • Tarif pajak Pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan status subjek pajak yang menerima penghasilan tersebut. Tarif pajak Pasal 23 umumnya lebih tinggi daripada tarif pajak final, namun lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan atas penghasilan yang dikenakan Pasal 21.
  4. Penyetoran Pajak:
    • Pajak Pasal 23 harus dipotong dan disetorkan oleh subjek pajak yang membayar penghasilan kepada pihak lain pada saat pembayaran dilakukan. Pajak yang dipotong kemudian disetorkan ke kas negara oleh subjek pajak yang membayar, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.
  5. Kewajiban Pelaporan:
    • Subjek pajak yang membayar penghasilan harus melaporkan pembayaran pajak Pasal 23 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tahunan. Dalam SPT tersebut, mereka harus menyampaikan informasi tentang jumlah penghasilan yang dikenai pajak, jumlah pajak yang dipotong, dan informasi lain yang diperlukan.
  6. Fasilitas Pengurangan Pajak:
    • Beberapa penghasilan tertentu yang diterima oleh subjek pajak dapat mendapatkan fasilitas pengurangan pajak atau pengenaan tarif pajak yang lebih rendah, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya, penghasilan bunga dari obligasi pemerintah tertentu dapat mendapatkan fasilitas pengurangan pajak.
  7. Pemeriksaan dan Penegakan Hukum:
    • Pajak Penghasilan Pasal 23 juga tunduk pada pemeriksaan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pihak yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pembayaran pajak Pasal 23 dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak.

Mau jadi Akuntan, Pajak atau Auditor? Baca panduan lengkap Akuntansi, Pajak dan Audit di sini.

Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu yang diterima oleh pihak tertentu. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 23:

  1. Bunga:
    • Penghasilan bunga yang dikenakan PPh 23 adalah bunga yang diterima dari deposito bank, tabungan, surat utang, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Pembayar bunga, seperti bank atau lembaga keuangan, akan memotong pajak sebelum membayar bunga kepada pemegang rekening atau penerima bunga.
  2. Royalti:
    • Royalti adalah pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, atau lisensi teknologi. Penerima royalti dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki hak atas kekayaan intelektual. Pembayar royalti harus memotong pajak sebelum membayar royalti kepada penerima.
  3. Sewa:
    • Penghasilan sewa yang dikenakan PPh 23 adalah pembayaran sewa atas penggunaan tanah, bangunan, atau aset lainnya. Contoh sewa yang dikenakan PPh 23 adalah sewa rumah, sewa kantor, atau sewa toko. Pembayar sewa harus memotong pajak sebelum membayar kepada pemilik atau penerima sewa.
  4. Hadiah dan Gratifikasi:
    • PPh 23 juga dikenakan atas hadiah, gratifikasi, atau pembayaran lainnya yang diterima sebagai penghargaan atau imbalan atas jasa atau kontribusi tertentu. Ini termasuk hadiah perusahaan kepada karyawan, hadiah ulang tahun, atau hadiah undian.
  5. Pembayaran Lainnya:
    • Selain itu, PPh 23 juga dikenakan atas pembayaran lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas, namun masih dianggap sebagai penghasilan yang wajib dikenakan pajak. Contohnya adalah honorarium, komisi, atau pembayaran jasa lainnya kepada pihak tertentu.

Jenis-jenis penghasilan di atas dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat diterima oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya. PPh 23 bertujuan untuk memastikan bahwa pajak dipotong secara tepat dan tepat waktu dari penghasilan-penghasilan ini sebelum dibayarkan kepada penerima, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mau jadi Product Manager? Baca panduan lengkap Product Manager berikut.

Ketentuan Pembayaran PPh 23

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) diatur oleh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang ketentuan pembayaran PPh 23:

  1. Penyetoran PPh 23:
    • Pembayaran PPh 23 harus dilakukan oleh subjek pajak yang membayar penghasilan kepada pihak lain pada saat pembayaran dilakukan. Pembayaran pajak harus dipotong dari jumlah penghasilan yang dibayarkan dan disetorkan ke kas negara.
  2. Tarif Pajak:
    • Tarif pajak PPh 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang dikenakan pajak dan status subjek pajak yang menerima penghasilan tersebut. Tarif pajak yang berlaku biasanya diatur dalam peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  3. Penghitungan PPh 23:
    • Jumlah PPh 23 yang harus dipotong dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan jumlah penghasilan yang dibayarkan. Pembayar pajak harus menghitung jumlah pajak yang harus dipotong dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  4. Pembayaran dan Pelaporan:
    • Pembayaran PPh 23 harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perbankan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah pembayaran dilakukan, pembayar pajak harus melaporkan pembayaran tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan.
  5. Jadwal Penyetoran:
    • Jadwal penyetoran PPh 23 ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan biasanya terkait dengan tanggal pembayaran penghasilan kepada penerima. Pembayaran pajak harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.
  6. Pemeriksaan dan Penegakan Hukum:
    • Pembayaran PPh 23 tunduk pada pemeriksaan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pihak yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pembayaran PPh 23 dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Pelaporan Pembayaran:
    • Selain melaporkan pembayaran dalam SPT Pajak Penghasilan tahunan, pembayar pajak juga harus melaporkan pembayaran PPh 23 secara terpisah kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

Ketentuan pembayaran PPh 23 bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang atas penghasilan tertentu telah dipotong dan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memastikan terpenuhinya penerimaan negara dari pajak yang sesuai.

Bukti Potong PPh Pasal 23

Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 (Bukti Potong PPh 23) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pembayar pajak untuk menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada penerima. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Bukti Potong PPh 23:

  1. Tujuan Bukti Potong:
    • Tujuan utama dari Bukti Potong PPh 23 adalah untuk memberikan bukti bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan tertentu sebelum dibayarkan kepada penerima. Bukti Potong ini juga digunakan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran pajak oleh pembayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Isi Bukti Potong:
    • Bukti Potong PPh 23 berisi informasi yang mencakup identitas pembayar pajak (pemberi penghasilan), identitas penerima penghasilan, besarnya penghasilan yang dikenai pajak, besarnya pajak yang dipotong, tanggal pembayaran, serta keterangan lain yang relevan terkait transaksi tersebut.
  3. Nomor Seri dan Tanggal Terbit:
    • Setiap Bukti Potong PPh 23 memiliki nomor seri unik dan tanggal terbit yang menunjukkan kapan dokumen tersebut dikeluarkan. Nomor seri ini digunakan untuk pelacakan dan referensi dalam pengarsipan dan pelaporan pajak.
  4. Pemberian Bukti Potong:
    • Bukti Potong PPh 23 harus diberikan kepada penerima penghasilan oleh pembayar pajak pada saat atau segera setelah pembayaran penghasilan dilakukan. Ini adalah hak penerima penghasilan untuk menerima bukti potong sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan mereka.
  5. Penggunaan Bukti Potong:
    • Penerima penghasilan dapat menggunakan Bukti Potong PPh 23 sebagai bukti bahwa mereka telah membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Bukti Potong ini juga digunakan dalam proses pelaporan pajak tahunan untuk mengklaim pengembalian pajak atau menyelesaikan kewajiban pajak yang masih terutang.
  6. Pemeriksaan dan Penegakan Hukum:
    • Bukti Potong PPh 23 tunduk pada pemeriksaan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pihak yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pembayaran atau penerbitan Bukti Potong PPh 23 dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti Potong PPh 23 merupakan dokumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang atas penghasilan tertentu telah dipotong dan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan Penyetoran & Pelaporan

Ketentuan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) mengatur prosedur yang harus diikuti oleh pembayar pajak untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong dan melaporkan pembayaran tersebut kepada otoritas pajak. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang ketentuan penyetoran dan pelaporan PPh 23:

  1. Penyetoran Pajak:
    • Pembayaran PPh 23 harus dilakukan oleh pembayar pajak pada saat atau segera setelah pembayaran penghasilan dilakukan kepada penerima. Pajak yang terutang harus dipotong dari jumlah penghasilan yang dibayarkan dan disetorkan ke kas negara.
  2. Jadwal Penyetoran:
    • Jadwal penyetoran PPh 23 ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan biasanya terkait dengan tanggal pembayaran penghasilan kepada penerima. Pembayaran pajak harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.
  3. Metode Penyetoran:
    • Pembayaran PPh 23 harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perbankan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayar pajak harus menggunakan sistem perbankan elektronik yang tersedia untuk menyetorkan pajak yang terutang.
  4. Pelaporan Pembayaran:
    • Setelah pembayaran dilakukan, pembayar pajak harus melaporkan pembayaran PPh 23 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Pembayaran pajak yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah yang telah disetor ke kas negara.
  5. Pelaporan Tahunan:
    • Selain melaporkan pembayaran dalam SPT Pajak Penghasilan bulanan atau triwulanan, pembayar pajak juga harus melaporkan pembayaran PPh 23 secara terpisah dalam SPT Pajak Penghasilan tahunan. Laporan tahunan ini mencakup seluruh transaksi pajak yang dilakukan selama tahun pajak yang bersangkutan.
  6. Pemeriksaan dan Penegakan Hukum:
    • Pembayaran dan pelaporan PPh 23 tunduk pada pemeriksaan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pihak yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pembayaran atau pelaporan PPh 23 dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan penyetoran dan pelaporan PPh 23 bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang atas penghasilan tertentu telah dipotong dan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memastikan terpenuhinya penerimaan negara dari pajak yang sesuai.

Tertarik jadi Data Analyst? Baca panduan lengkap Data Analysis ini.

Mari terus belajar dan kembangkan skill di MySkill