PP No. 51 Tahun 2023 Pengupahan dan Rumus Upah Minimumnya

1. Apa Itu PP No. 51/2023?

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 atau lebih dikenal sebagai PP No. 51/2023 adalah kebijakan terbaru yang mengatur tentang pengupahan di Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan pedoman terkait penentuan upah minimum bagi pekerja di seluruh wilayah Indonesia. PP No. 51/2023 ini menjadi rujukan utama dalam menetapkan besaran upah minimum, yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi para pekerja.

Mau jadi Digital Marketer? Baca panduan lengkap Digital Marketing berikut.

2. Kebijakan PP No.51/2023 tentang Pengupahan

a. Dasar Hukum dan Tujuan

PP No. 51/2023 merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukumnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin hak-hak pekerja terkait dengan penghasilan mereka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam dunia kerja.

b. Penetapan Upah Minimum

PP No. 51/2023 menetapkan rumus baru dalam penentuan upah minimum. Rumus ini mencakup berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak hanya didasarkan pada satu variabel, melainkan mengambil kalkulasi lebih komprehensif untuk mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Mau jadi HRD? Simak panduan lengkap Human Resource Development di sini.

c. Penyesuaian Secara Teratur

Salah satu aspek yang mencolok dari PP No. 51/2023 adalah penyesuaian upah minimum secara teratur. Kebijakan ini memastikan bahwa upah minimum dapat diakses oleh pekerja sesuai dengan perkembangan ekonomi. Penyesuaian ini dilakukan setiap tahun, mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

d. Pertimbangan Kemampuan Pengusaha

PP No. 51/2023 juga memperhatikan kemampuan pengusaha dalam membayar upah. Dalam kebijakan ini, aspek kemampuan perusahaan menjadi pertimbangan penting dalam penetapan upah minimum. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kelangsungan usaha perusahaan.

e. Pengaturan Upah Berbeda untuk Setiap Daerah

Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan upah minimum sesuai dengan karakteristik ekonomi setempat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dan mengakomodasi perbedaan biaya hidup di berbagai wilayah.

Tertarik Jadi Software engineering? Baca panduan lengkap Software Engineering di sini.

f. Sanksi bagi Pelanggaran

PP No. 51/2023 memberikan dasar hukum untuk memberlakukan sanksi terhadap pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan pengupahan. Sanksi ini meliputi denda dan sanksi administratif lainnya, yang dapat diberlakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. Keterlibatan Pihak Terkait

Dalam menetapkan upah minimum, PP No. 51/2023 mendorong keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja. Keterlibatan ini diharapkan dapat menciptakan keputusan yang lebih akurat dan mewakili kepentingan semua pihak.

Mau jadi Sales atau Business Development? Baca panduan lengkap Sales & Business Development berikut

Keseluruhan, PP No. 51/2023 tentang Pengupahan mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dengan adanya rumus baru dalam penetapan upah minimum, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pekerja di berbagai sektor dan wilayah.

Mari terus belajar dan kembangkan skill di MySkill